Cimahi | Kompas86.id,-PD Jati Mandiri menjadi pembahasan penting dalam Rancangan Peraturan Daerah untuk dibubarkan. Selain Pembubaran PD Jati Mandiri, masalah Retribusi Jasa Umum dan RAPBD Kota Cimahi 2023 menjadi bagian terpenting untuk diputuskan oleh Fraksi DPRD Cimahi.
Dari beberapa pandangan yang disampaikan fraksi – fraksi DPRD Kota Cimahi, akhirnya semua fraksi menyetujui dengan tiga RPD tersebut.
Seperti yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi Gerindra Bambang Purnomo, terkait tiga program masalah pembubaran PD Jati Mandiri, Retribusi Jasa Umum dan RAPBD Kota Cimahi 2023, setuju dan mendorong untuk kebaikan dan perbaikan Kota Cimahi.
Kepada PJ Walikota Cimahi, Bambang mengajak untuk sama-sama mempunyai jiwa entrepreneurship, wirausaha, sehingga perputaran perekonomian di Kota Cimahi stabil,” papar Bambang.
Karena menurut Bambang tahun 2023 akan ada krisis perekonomian secara global.
Selanjutnya pandangan umum dari Fraksi Demokrasi Indonesia -Perjuangan, Iwan Setiawan, pada prinsipnya pembubaran PD Jati Mandiri, Retribusi Jasa Umum dan RAPBD Kota Cimahi tahun 2023 dilakukan demi kemajuan kota Cimahi yang akan datang.
Begitu pula pandangan umum dari Fraksi Demokrat, Edi Kanedi, partai demokrat, sangat setuju terhadap 3 peraturan daerah yang terdiri dari Pembubaran PDJM, Retribusi Jasa Umum dan RAPBD tahun anggaran 2023 setuju untuk dijadikan Perda, untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cimahi.
Begitu pula dari Fraksi Golkar, yang dibacakan oleh ketua Fraksi Abdul Mahfuri, bahwa pihaknya setuju tiga agenda tersebut dijadikan Perda untuk memajukan kota Cimahi lebih baik lagi.
Sementara pandangan umum dari Fraksi PPP dan PAN, Edi Sofyan, terkait agenda tiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut juga menyetujuinya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Asep Sutisna dari Fraksi PKB dan Hanura, juga menyetujuinya agenda program RPD tersebut.
PJ Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahwan, terkait sudut pandang umum masukan dari Fraksi Nasdem yang diungkapkan oleh Enang Sahri, diakui relatif lebih besar dari yang lain, tetapi perlu disampaikan bahwa alokasi belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan tahun kemarin sudah menurun.
Namun lanjut Dikdik, pada dasarnya sejalan dengan jumlah pegawai.”In Syaa Allah ini akan kita coba dilakukan efisiensi keseimbangan anggaran antara belanja pegawai dan belanja lainnya bisa kita serap,” pungkasnya. Rabu 30/11/2022. (Hr)
