CIMAHI|KOMPAS86.ID, -Hadir sebagai narasumber di teras Demokrasi limawaktu radio srteaming yang digelar setiap hari Rabu. dr. R. Adj. Irma Indriyani dari fraksi DPRD partai Gerindra kota cimahi mengupas peran pemberdayaan perempuan dan anak yang hingga saat ini tetap peduli menyuarakan bersama lembaga yang dikelolanya yankni Forum PUSPA. Selain dr. Irma hadir Indri Hafsari yang merupakan Aktivis perempuan dan anak sekaligus Ketua Komite Pelindung Solidaritas perempuan dan anak (KSPPA) Jawa Barat.
Dalam perbincangannya yang dipandu bersama Kristin Simanjuntak selama 90′ menit tersebut mengambil tema partisifasi wanita yakni ‘PARTISIPASI PUBLIK DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK’ yang hingga kini masih mejadi persoalan.
Perempuan dan anak tetap menjadi fokus perlindungan negara untuk dilindungi sesuai undang undang dalam pencegahan masalah, sehingga diperlukan sinergi bersama.
Disampaikan dr. Adj Irma yang saat ini duduk dikursi Dewan DPRD dari partai Gerindra, keberadaan Forum Puspa yang dikelolanya terus mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Konsentrasi pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas yang telah dibuktikan pemerintah keberadaanya dengan BP3AP2KP yang khusus membidangi perempuan dan anak serta KB.” Ujar dr. Irma. Rabu (12/7)
Hal ini erat kaitan dengan program forum PUSPA dengan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak yang berkonsentrasi terhadap perempuang dan anak. Seperti program perempuan ekonomi keluarga serta pola asuh sebagai ibu, dan saat ini PUSPA jabar mengemban tugas dari pemerintah pusat dengan program ‘Desa Ramah Perempuan dan Peduli Terhadap Anak’. Mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang nyata menjadi penyebabnya.
Program ‘Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak’ ditopang dengan indikator berbasis data organisasi perempuan ditiap kelurahan dan tingkat kota. Contohnya adalah ‘GOW’ yakni (Gabungan Organisasi Wanita) Kota Cimahi yang didalamnya banyak data perempuan. Kemudian data pilah seperti halnya Gender baik organisasi, profesi, juga pekerjaannya dan sebagianya.
dr. Adj Irma mengatakan bahwa kota cimahi menjadi pilot project dari pemerintah pusat di jawa barat untuk melakukan itu program diatas. Disampaikan Irma selaku anggota DPRD bersama rekan perempuan yang duduk di DPRD kota cimahi mengajak untuk mencegah dengan tatap memberikan kesejahteran untuk kader perempuan seperti posyandu dan PKK, kebijakan perda ramah anak, serta peningkatan ekonomi perempuan dan anak seperti program One Produck One Rw. (OPOR) yang telah bergulir di Kota Cimahi.
Sementara itu Indri Hafsari mengatakan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi urutan pertama di Indonesia, dengan kategori masih darurat, dan ini perlu diselesaikan. Bagaimanapun perempuan dan anak adalah sosok yang paling rentan dalam kasus kekeras, pelecehan dan lainnya. Disisi lain pemerintah harus segera tanggap dalam banyak kasus yang terjadi, apalagi komposisi penduduk di Indonesia hampir 50-50 keberadaannya laki dan perempuan.
“Semestinya kehadiran perempuan menjadi sektor pembangunan, namun jika selama ini masih terjaadi kekerasan dan pelecehan tentu akan menjadi hambatan pada sector SDM perempuan dan anak terhadap skikologis yang berpengaruh pada target pembangunan.” Ujar Indri.
Terlebih faktor pandemic Covid yang telah menyisakan persoalan rumah tangga, hingga berdampak pada kasus perceraian tinggi. Sementara kasus terhadap anak Indri lebih mengomentari pada kasus pernikanah Dini, yang menyebutkan masih tingga di jawa barat.
Kedua narasumber mengajak komponen masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap perempuan dan anak dengan mencegah kasus kasus yang telah disampaikan diatas secara bersama. (AW)
