Jepara Jateng-kompas86.id
Viral di medsos antara Mahfud MD dengan anggota DPR RI, membuat Rakyat Jelata, menyajikan hasil
analisis politik sebagai bentuk kritik, bentuk kepedulian sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi dengan berazaskan Pancasila Dan UUD 1945. Berharap mereka akan memikirkan dan membela nasib rakyat hanyalah angan-angan menerawang langit.
Semua tingkatan Anggota DPR di Senayan maupun di Tamansari bukan lagi orang-orang yang mewakili suara rakyat atau konstituennya, melainkan ketua partai mereka.
Pengaruh partai ini tidak lepas dari kuatnya posisi oligarki. Partai belum menjadi institusi publik yang bertanggung jawab kepada pemilihnya.
Sebagaimana pada era Orde Baru, pada zaman sekarang pun partai masih merupakan mesin politik untuk melanggengkan kekuasaan belaka.
Kokohnya posisi para juragan partai dan berjayanya para oligarki mengingatkan kita akan agenda reformasi yang tak kunjung dituntaskan reformasi partai politik.
Sudah jelas system Partai di Indonesia sudah irrelevant dan melanggar kontitusi merampas demokrasi dari dalam. Mereka semua mengurusi aspirasi dan keinginan serta kebutuhan segenap keluarga inti, keluarga besar, teman relasi, penguasa, sudah cukup membuat aspirasi.
Rakyat menjadi tidak ada tempat.
Sudah salah sistem dari awalnya, mau nyalon jadi dewan harus bayar dulu ke partai, itupun dipilih lagi anggota itu loyal tidak ke partai lah kalau loyal baru bisa ikut nyalon menjadi ini, jadi itu, belum lagi dana kampanye yang sampai milyaran. Pikir mereka bagaimana mau balik modal kalau tidak korupsi.
Percuma memilih anggota DPR dengan biaya mahal pula. Lebih baik ketum partai kumpul saja bareng presiden untuk menentukan nasib bangsa. Ini namanya pengkhianatan. Sebagai rakyat, bicara sampai jelek pun tidak akan didengar, harus viral agar diperhatikan. Makanya kita harus sadar dan mengembalikan sesuai cita-cita kemerdekaan semula. Jangan tertipu lagi pada hajat 5 tahunan.
Amburadul sudah negara Indonesia, DPR yang seharusnya membela dan melindungi kepentingan rakyatnya malah sengaja dan bersandiwara setiap laporan masyarakat yang masuk tidak diproses sama sekali sampai saat ini malah dijadikan bargaining tawar dengan meteri dengan exsekutif. Tersinggung saja wakil rakyat ancam sana ancem sini lah kalau rakyat yang melapor hasilnya percuma hanya bisa ngelus dada.
Anda saat meminta suara pada kami (rakyat) berusaha semanis mungkin untuk membujuk kami untuk percaya bahwa kalian adalah wakil kami dipemerintahan. Tapi fakta sangat menampar kami, kalian penipu.
Anggota Dewan lebih takut dengan ketua Partainya dibandingkan dengan Rakyat yang memilihnya. Kita bener-bener belum berdaulat, karena sebagian besar sebenarnya masih “ngawulo rojo” atau menghamba pada raja artinya cuma karena para raja yang diganti dengan ketua partai.
Liat poster-posternya caleg, jualan itu dibillboardnya, ternyata bekerja bukan untuk rakyat, tapi ketua partai. Harusnya gaji, tunjangan, fasilitas dan pensiun anggota DPR dibayar oleh Partainya. Lucu, mereka Membela kepentingan ketum Partai tapi Negara yang bayar gaji, pensiun, tunjangan dan fasilitasnya.
(Rud)
