Dorong UMKM Naik Kelas, Pemda KBB Salurkan KUR Guna Pencapaian Lebih dari 61 Persen PDB

oleh
Bagikan artikel ini
Peserta pelaku UKM Bandung Barat saat pelatihan. Photo:(Istimewa)

KOMPAS86.ID, BANDUNG BARAT – Data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) total nilai akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Bandung Barat hingga November 2024 telah mencapai Rp 1.185.646.505.475.

Masih berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) nilai akad tersebut rencananya akan disalurkan kepada 34.363 debitur. Realisasi penyaluran KUR hingga bulan November 2024 ini telah mencapai Rp. 1.019.046.958.137, realisasinya telah mencapai target  85.94% dari target Rp 1.185.646.505.475.-

Mengutip data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi KUR di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ini terbesar disalurkan kepada 4 sektor.

Di antaranya, sektor perdagangan besar dan eceran  48,59%, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 24,20%, sektor industri pengolahan 13,27%, dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 0,34%.

Pemda Kabupaten Bandung Barat mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat melalui fasilitasi program pemerintah yaitu pemberian subsidi bunga dan percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), melalui kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi dengan stakeholder terkait serta pemantauan dan penginputan calon debitur melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) KUR.

Adapun penyaluran KUR ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas. Sebab, kontribusi UMKM terhadap perekonomian terbilang cukup besar, yakni 61% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terus mendorong perbankan agar bisa mempercepat penyaluran KUR melalui kegiatan Sosialisasi KUR kepada pelaku UMKM, UKM sektor Pertanian, Peternakan dan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan di Hotel Takashimaya Lembang pada tanggal 3/12/2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berharap dengan penyaluran KUR yang optimal, maka bisa turut menyumbang pertumbuhan ekonomi UMKM Kabupaten Bandung Barat dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Harapannya dengan Penyaluran KUR diharapkan bisa optimal dengan adanya paket kebijakan salah satunya penguatan pembiayaan untuk UMKM.

Pemerintah memberikan program KUR sebagai solusi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan formal.

Pada tahun 2023, pemerintah Pusat terus melakukan optimalisasi program KUR agar dapat dilakukan secara berkualitas melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 246,58 triliun hingga Oktober 2024. Angka realisasi ini baru mencapai 88,06% dari target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp 280 triliun.penyaluran KUR tersebut diberikan kepada 4,27 juta debitur.

Dari total debitur ada 1,9 juta debitur baru. Fokus Pemerintah dalam peningkatan kualitas program KUR melalui peningkatan debitur baru dan debitur graduasi KUR.

Sedangkan menurut data pemerintah pusat debitur KUR yang bergradiasi/naik kelas mencapai 52% dari total debitur KUR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR, serta telah terjadi peningkatan kapasitas usaha penerima KUR.

Disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Bandung Barat, Deni Achmad, berdasarkan hasil unggah data calon debitur oleh Pemda pada tahun 2024 pada SIKP sampai dengan bulan September 2024, data yang berhasil di upload sebanyak 48.470 calon debitur, dengan Pemda yang mengunggah paling banyak adalah Pemda Kota Bogor sebanyak 48.007.

Untuk Pemda Kab. Bandung Barat berada diurutan ke-6 dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, unggahan calon debitur di tahun 2024.

Hal ini merupakan tantangan bagi kita Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar pada tahun 2025 kita bisa masuk ke 3 besar data pengunggah calon debitur KUR pada SIKP. BRI merupakan penyalur KUR terbesar di Kab. Bandung Barat, baik dari segi jumlah penyaluran maupun jumlah debitur, dengan realisasi sebesar Rp559,68 miliar (83,92%) dan 13.293 debitur (66,89%). ***