SUBULUSSALAM,Kompas86.id – Kepala Badan (Kaban) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), mangkir dari undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Jumat, (29/12/23).
Undangan pemanggilan Kepala Badan Keuangan setempat itu, berdasarkan adanya kekacauan terkait carut marut nya pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam.
Pasalnya, Puluhan Guru berbondong-bondong mendatangi keuangan terkait menanyakan proses pembayaran Gaji mereka selama 3 Bulan di Tahun 2022 dan 3 Bulan di Tahun 2023 yang sampai saat ini belum terbayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
Bersamaan dengan sejumlah oknum Kontraktor yang di duga membuat keributan serta membolak-balikan Meja dan Kursi di ruang tunggu Kepala dan Kuasa BUD.
Kendati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Unsur pimpinan, langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Keuangan. Setelah itu, DPR setempat mengirimkan Surat pemanggilan kepada Kepala BPKD, Kamis, (28/12/23).
Agenda pemanggilan Kepala Badan Keuangan Kota Subulussalam itu, bertujuan untuk menanyakan terkait persoalan carut marut Keuangan Daerah yang di nilai saat ini sedang amburadul.
Surat pemanggilan tersebut, langsung dilayangakan ke BPKD. Alhasil, hari ini sesuai dengan jadwal yang di sepakati, Kepala Keuangan Kota Subulussalam malah mangkir dari undangan tersebut.
Menuai kekecewaan seperti yang disampaikan Wakil Ketua 1 (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Fazri Munthe. Dikatakannya, dia telah mengirimkan undangan pemanggilan tersebut ke Dinas Keuangan.
“Sudah kita kirimkan surat pemanggilan kepada Dinas Keuangan, nyatanya Kepala BPKD malah mangkir dari undangan kita kemarin, harusnya hari ini kita telah melakukan pembahasan terkait persoalan di Kantor Keuangan,” sampai Fazri kepada awak media, Jumat, (29/12/23), di ruang Banggar DPR setempat.
Dilanjutkannya, dia bersama anggota DPR Subulussalam nantinya akan melakukan pembahasan secara internal terkait mangkirnya Kepala Dinas Keuangan tersebut.
“Untuk langkah selanjutnya, kita akan bermusyawarah dengan anggota DPR terkait tindak lanjut pemanggilan kita yang tidak di hadiri oleh Kepala BPKD,” jelasnya.
Pewarta : Joni Bancin
