Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Hal itu di katakan saat menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait program perlindungan sosial dan miskin ekstrem di Ruang Kerja Bupati, Selasa (4/4/2023).
Menurutnya, miskin ekstrem di Jepara harus dientaskan. Salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Jepara, kemiskinan ekstrem di Jepara sebesar 1,82 persen dari jumlah penduduk atau setara 23.588 jiwa. Edy Supriyanta menargetkan, 2023 angka miskin ekstrem dapat menurun menjadi 0,8 persen. Kemudian pada 2024 menjadi 0 persen.
“Pada 2023 ini, kita upayakan miskin ekstrem di Jepara turun menjadi 0,8 persen. Dan 2024 kita targetkan 0 persen”katanya.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik, Manggus Priyono menerangkan menindaklanjuti Regsosek 2022, akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2-21 Mei 2023. Dalam FKP ini akan dilakukan validasi silang antara hasil pengolahan dengan pengetahuan masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh daftar keluarga yang sudah diversifikasi kelompok kesejahteraannya dan disepakati bersama. Peserta FKP terdiri dari Lurah, Petinggi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinkabtibmas, Administrator, serta Asisten Administrator dari BPS.
Kepala Dinsospermasdes Edy Marwoto menjelaskan, akan mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan menggunakan dana desa (DD).
Dalam waktu dekat, setiap desa harus melaksanakan Musyawarah desa (Musdes). Dalam forum itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) jumlah kemiskinan ekstrem. Selain itu, stunting dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga diverval.
“Angka-angkanya sudah kami turunkan ke desa-desa. Apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Soal domisili, layak atau tidak. Nanti diverval untuk menemukan data baru yang valid,’’ terangnya.
Data baru tersebut, nantinya dijadikan dasar pelaksanaan tiga program dengan sumber DD yang sudah digariskan pemerintah pusat tersebut. Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pemerintah pusat menentukan penggunaan anggaran DD maksimal 25 persen. Programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.
Sementara untuk stunting dan RTLH, pemerintah pusat tidak menentukan prosentase anggaran. Hanya saja, untuk satu unit RTLH dianggarkan Rp10 juta per KK.
Sedangkan untuk stunting nanti berupa program pemberian makanan tambahan.
Diketahui, jumlah DD di Jepara tahun ini berkurang. Tahun 2022 lalu, DD untuk 184 desa di Jepara sebesar Rp 245,6 miliar. Sedangkan tahun 2023 ini turun menjadi Rp207,3 miliar.
