Walikota Bukittinggi, Erman Safar dan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Benni Yusrial, saat memasuki ruang sidang paripurna peringatan HUT Kota Bukittinggi ke-238, pada tanggal 22 Desember 2022 lalu, di Balai Sidang Bung Hatta-Novotel Kota Bukittinggi. (foto; Ist Prokopim).
Bukittinggi-Sumbar.KOMPAS86.ID | Dikutip dari pemberitaan http://sumbar.antaranews.com, pengelolaan managemen Hotel Novotel Bukittinggi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama Build Over Transfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT. Grahamas Citrawisata selaku pengelola Novotel, yang dilaporkan selalu mengalami kerugian setiap tahun.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung mengatakan, Direktur PT. Grahamas Citrawisata, Dedi Sjahrir Panigoro, selaku pengelola managemen Novotel Bukittinggi, sudah dua kali diundang rapat dengan Komisi III DPRD Sumbar, namun Dedi Panigoro tidak pernah menghadiri undangan tersebut.
Lebih lanjut Ali menguraikan, terkait dengan keberadaan Hotel Novotel yang menggunakan lahan/aset Pemprov Sumbar, DPRD Prov. Sumbar akan mengajukan permintaan audit investigasi ke BPK RI, apabila Dedi Panigoro tetap tidak mau menghadiri undangan untuk yang ketiga kalinya.
“Nanti setelah panggilan ketiga, baru bikin surat resmi ke BPK. Banyak aset di Sumatera Barat itu dikelola asal-asalan, sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagai pemilik aset. Kita dalami itu, kenapa dulu bisa terjadi? Apakah ada unsur-unsur lain? Apakah ada permainan atau kesengajaan atau kelalaian? Itu yang ingin kita dalami”, ujar Ali Tanjung.
Ditempat terpisah, Walikota Bukittinggi, Erman Safar yang dimintai tanggapannya oleh awak media, menyikapi polemik Novotel yang sudah bergulir 1 bulan belakangan antara Komisi III DPRD Prov. Sumbar dengan pihak manajemen Novotel Bukittinggi
“Sebaiknya persoalan ini diselesaikan secara bijak dan tidak berisik, karena dunia usaha di kota Bukittinggi itu harus kita wujudkan dalam iklim usaha yang kondusif dan steril dari pengaruh politik, apalagi jika itu terjadi pada hotel sekelas Novotel”, ungkap Erman.
“Jika kita tidak bijak menyikapinya, Pemerintah Kota Bukittinggi jadi sulit mengajak pengusaha lain untuk mengembangkan bisnis dan investasi. Investor akan menjadikan situasi ini dan alasan politis, yang membuat mereka berfikir ulang untuk melakukan investasi”, ujarnya, Sabtu (11/02)
Erman Safar menambahkan pihaknya menginginkan brand besar yang ada di Bukittinggi seperti Novotel, tetap diberi kesempatan memperpanjang usahanya, karena Kota Wisata Bukittinggi butuh kehadiran brand besar yang akan mengangkat nilai jual kota Bukittinggi sebagai kota yang layak dikunjungi, dengan berbagai dukungan fasilitas hotel yang ternama.
“Tentunya dukungan ini akan menjadi sebuah indikasi positif bagi pengusaha-pengusaha lain, yang keberadaan perusahaannya sudah bertaraf Nasional untuk mau berinvestasi di Kota Wisata Bukittinggi,” terang Erman.
Wako berharap kepada DPRD Sumbar, agar pembahasan persoalan manajemen Novotel dapat dilaksanakan melalui diskusi yang baik, dan alangkah bijaknya segala sesuatu yang sifatnya belum final, tidak di publis dahulu ke ruang publik.
“Tidak semuanya harus dipublikasikan, ada hal-hal sensitif yang akan berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Bukittinggi, kita memaklumi polemik ini, namun masukan kami ini perlu juga dipertimbangkan oleh DPRD Prov. Sumbar”, jelas Wako.
Diketahui Pemko Bukittinggi dibawah kepemimpinan Walikota, H. Erman Safar, SH sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan berbagai program yang berbasiskan pada kepentingan masyarakat. Program yang diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi hanya bisa diwujudkan dengan sinergitas bersama dalam rangka menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif, bagi semua pelaku usaha mikro, menengah dan makro. (Ken)
