Kompas86.Id
13/01/2023
Palembang – Molornya pelantikan Wakil Bupati Muara Enim Terpilih Ahmad Usmarwi Kaffa oleh pemerintah provinsi Sumatera selatan dengan berbagai alasan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik besar.
Seperti yang diungkapkan oleh Antoni Yuzar SH MH ketua komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera selatan yang membidangi Kepegawaian dan Organisasi Pemerintahan Daerah, Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat, termasuk meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, meminta Gubernur Sumatera selatan tidak menunda kembali pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih, Kamis (12/01/2023)
” Kami mewakili komisi l DPRD provinsi Sumatera selatan meminta agar pemerintah provinsi Sumsel segera melakukan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim, tanpa adanya alasan apapun”, kata Antoni Yuzar
Dilanjutkannya, Jika alasan Pemerintah Provinsi menunda ataupun menolak pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih dikarenakan masih ada proses tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu sangatlah tidak tepat, karena menurut hukum yang berlaku semua itu bisa berjalan hingga keluar keputusan.
“Sangatlah tidak tepat jika hanya beralaskan masih adanya proses PTUN, karena faktanya antara proses di PTUN dan SK pelantikan dari Kemendagri adalah 2 hal yang berbeda dan tidak ada pelanggaran hukum apapun jika melaksanakan pelantikan “tegasnya
Antoni juga menjelaskan meski Ado pro dan kontra terkait pelantikan Wabup di masyarakat, tidak bisa juga menjadi acuan pemerintah provinsi untuk mengundur pelantikan tersebut, Justru sangat membahayakan kondusifitas di masyarakat yang sudah menginginkan adanya pelantikan namun jika Pemprov Sumsel masih enggan atau masih beralasan meski beberapa hari lalu ada pernyataan siap melakukan pelantikan.
” Meski pemerintah provinsi Sumatera selatan telah menyepakati akan melakukan pelantikan Wabup Muara Enim terpilih, namun belum dipastikan kapan itu dilaksanakan akan membahayakan kondusifitas di masyarakat itu sendiri, seperti yang diketahui aksi unjuk rasa besar – besaran tersebut membuktikan keinginan masyarakat terutama warga muara Enim untuk segera melakukan pelantikan”, tegasnya
Diakhir perbicangannya Antoni Yuzar mengharapkan agar pemerintah lebih bijaksana dalam menyikapi ketepatan dan percepatan pelantikan Wabup Muara Enim terpilih untuk tetap menjaga Provinsi Sumatera selatan sebagai wilayah Zero Konflik.
” Semoga saja Pemerintah Provinsi Sumatera selatan mampu untuk lebih bijaksana dalam menyikapi ketepatan dan percepatan pelantikan Wabup Muara Enim terpilih demi untuk menjaga provinsi Sumatera selatan sebagai wilayah Zero Konflik, dan pelantikan Wabup Muara Enim itu demi kebaikan bersama terutama masyarakat disana yang hampir 2 tahun tak memiliki kepala daerah”, tutup Antoni Yuzar Ketua Komisi l (Chairuns/Boby)
