Jakarta.kompas86.id – Organisasi masyarakat sipil yang telah bekerja selama ini untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender menggelar Musyawarah Perempuan nasional untuk Perencanaan Pembangunan pada 17-18 April 2023 di hotel Luwansa Jakarta. Kegiatan ini dibuka dengan Pidato Kunci Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Bintang Puspayoga.
Musyawarah Perempuan Nasional ini merupakan kolaborasi organisasi masyarakat sipil dengan kementerian PPPA dan kementerian Bappenas. Hadir dari berbagai yaitu tim program INKLUSI, mitra pembangunan, sejumlah CSO, organisasi perempuan akar rumput, keagamaan, lembaga HAM negara, perguruan tinggi, dan perwakilan Kementerian Lembaga.
Kegiatan ini tak lain untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan yang juga kelompok marjinal benar-benar bermakna dalam rencana pembangunan di Indonesia.
Musyawarah nasional perempuan nasional ini sendiri terlaksana atas gagasan dan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional.
Kegiatan ini diikuti sekitar 3.000 perempuan dari berbagai daerah seluruh Indonesia selama dua hari. Di Jakarta dilakukan secara daring di hotel di Hotel Luwansa, bersamaan dengan daring di berbagai kantor kabupaten dan desa yang merupakan perwakilan dari 38 provinsi, 136 kabupaten dan 664 desa.
Kegiatan Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan ini sendiri diinisiasi delapan organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang diketahui selama ini bekerja dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan genderpemberdayaan perempuan marjinal, disabilitas, pekerja migran-perdagangan orang dan kelompok marjinal lainnya.
Organisasi tersebut yaitu Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Migrant CARE, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Aisyiyah, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kemitraan, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), dan Perempuan Kepala Keluarga Indonesia (PKBI).
Diketahui dimana selama ini potret kemiskinan perempuan dilihat dari tingginya angka kemiskinan perempuan,tingkat perkawinan anak yang masih tinggi, kasus KDRT, kekerasan seksual berbasis gender,upah kerja perempuan yg tidak layak, perlindungan sosial yg tidak memihak kepada perempuan, hingga persoalan kesehatan perempuan yang tdk terlindungi dalam BPJS menjadi sorotan dalam musyawarah perempuan Nasional
Menteri pemberdayaan perempuan dan anak I Gusti Ayu Bintang dalam Sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2023 sangat relevan dengan sumbangsih kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang,hingga jangka tahunan, selain itu partisipasi suara perempuan atau kaum marginal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.
Musyawarah perempuan Nasional, ini diawali dengan proses partisipasi Musyawarah tematik, Musyawarah Perempuan daerah, untuk perencanaan pembangunan di sejumlah daerah dimana basis pengorganisasian dan pendampingan program Inklusi oleh CSO mitra Inklusi, pelaksanaan Partisipasi Rural Aprasial (PRA), untuk memperkuat data partisipatif dari komunitas khususnya kelompok marginal ,perempuan miskin dan kelompok tereksklusi.
Diharapkan dari suara-suara dari Musyawarah perempuan daerah yang dibawa ke Musyawarah nasional ini terakomodasi dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2024-2029 sebagai agenda pembangunan untuk memastikan masuknya perspektif kesetaraan gender disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI). Sehingga pembangunan dirasakan manfaatnya untuk semua, dan secara khusus tidak meninggalkan kaum marginal dari wilayah terpencil dan kesulitan dalam berbagai akses pembangunan.
