Garut jabar_ Kompas86.id
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan tema “Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai Warning Early System dan Quality Assurance dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Responsif” berlangsung di Hotel Harmoni Garut, Kamis (19/12/2024). Kegiatan ini dipimpin oleh Pj Kepala Inspektorat Kabupaten Garut, Drs. Natsir Alwi, M.Si., dan dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai elemen pemerintahan.
Hadir dalam acara tersebut Pj Bupati Garut Drs. H. Barnas Adjidin, M.M., M.M.Pd.; Ketua DPRD Garut Aris Munandar, S.Pd.; Sekda Garut Drs. H. Nurdin Yana, M.H., M.Si.; serta perwakilan BPK RI Jawa Barat Agus Khotib, SE., M.Si., Ak., CPA (Aust.), CSFA. Selain itu, turut hadir perwakilan dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, dan berbagai kepala dinas serta camat se-Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Drs. Natsir Alwi menjelaskan bahwa pengawasan tahun 2025 akan difokuskan pada berbagai program strategis, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, peningkatan pariwisata, serta pengendalian pengangguran dan inflasi daerah. Inspektorat juga akan melaksanakan audit tematik pada 20 SKPD yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, ada rencana audit khusus terhadap SPBU, Dinas Pemadam Kebakaran, penyertaan modal di BUMD, serta pendapatan dan belanja barang/jasa. “Kami juga akan melakukan integrated review terhadap desa, mencakup aspek keuangan seperti belanja dan mekanisme pajak, serta aspek non-keuangan seperti penetapan APBDes dan pembinaan desa,” jelasnya.
Drs. Natsir Alwi menekankan pentingnya peran APIP sebagai pengawas internal yang bertugas memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kami ingin memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Garut, Drs. H. Barnas Adjidin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat. Ia menyoroti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas dan tahapan yang sesuai aturan.
“Bapak Presiden Prabowo telah mengamanatkan agar tingkat kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan dalam dua tahun ke depan. Ini membutuhkan kerja sama lintas dinas dan dukungan dari semua pihak, termasuk TNI dan Polri,” ujar Barnas.
Rakor ini juga menjadi momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024. Pj Bupati menekankan pentingnya integritas dalam setiap tingkatan pemerintahan. “Semua program harus terarah, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan hanya slogan, tetapi kita harus mulai dari diri sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati juga mengingatkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap setiap program pemerintah, termasuk pengawasan internal di setiap dinas. “Kami tidak ingin ada program yang tidak memberikan dampak nyata. Semua kegiatan harus efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dengan semangat kebersamaan, Pj Bupati optimistis seluruh tantangan, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan inflasi, dapat diatasi dengan baik. “Mari kita bekerja bersama demi Kabupaten Garut yang lebih baik dan masyarakat yang bahagia,” katanya.
Rakor yang berlangsung hingga pukul 11.45 WIB ini berjalan dengan lancar dan tertib. Dengan mengucap Bismillah, Pj Bupati resmi membuka acara yang menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
(SN)
