Cimahi|Kompas86.id, – Anggota Dprd Kota Cimahi menyampaikan saat sidang pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (RPD) terkait, penunggak pajak.
Pembahasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi menarik bagi Enang Sahri Luikmansyah yang duduk sebagai Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Nasdem. Dikatakan olehnya harus ada solusi bagi pengunngak pajak.
Belum optimalnya dalam pendataan tanah yang ditarik pajak dan harus ada solusi untuk penunggak pajak. Terkait PBB, tutur Enang.
“Seperti pajak rumah makan yang menurutnya masih minim dengan restoran atau tempat hiburan lain sebagai pajak yang masih belum baik,” Rabu, (30/11/2022).
Masih banyak pajak – pajak di Cimahi yang belum maksimal pendapatannya menjadi PAD Kota Cimahi, seperti juga Pajak Parkir, yang ternyata masiha ada manipyulasi data dari pnihak ke tiga, berikaitan dengan keluar mtasuknya kendarraan dan besaran jam pertama tidak merata.
“Termasuk PAD dari retribusi parkir yang masih cukup, namun daya tariknya masih minim, yang sepertinya masih belum memiliki cara atau pola mengoptimalkan dari pajak parkir,”ujarnya. Ujar Enang Sahri.
“ Dana perimbangan kita pun masih lemah, salah satu faktornya adalah inventarisasi aset daerah yang diantaranya, adanya Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) yang juga belum optimal” dan itu semestinya menjadi neraca buat Aset. Tambah Enang.
Masih tingginya defisit dan tidak seimbangnya postur APBD Kota Cimahi, “Kemungkinan defisit masih bisa ditutup oleh kegiatan ditahun berjalan yang tidak terpakai alias Silva,” tukas Enang.
menurutnya, kalau masalahnya Silva artinya sistim penganggarannya tidak valid, maka hal ini harus jadi perhatian, dan harus dikasih sanksi dengan pengurangan, karena masih tingginya perbedaan belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa.
Sehingga pembiayaan infrastruktur, pendampingan anggaran untuk usaha masih kecil, ataupun kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang, seperti pendidikan, Kesehatan, olahraga.
“Masih minim yang berdampak kepuasan masyarakat masih rendah,”katanya.
Partai Nasdem-pun memberikan solusi, yaitu kurangi pembiayaan yang sifatnya seremonial atau pembelian pembebasan tanah dan aset manapun yang belum pasti.
Kurangi pembiayaan OPD/SKPD dari tahun ke tahun silvanya cukup tinggi dan tidak terkecuali Sekretariat DPRD.
Berikan bobot bobot pembiayaan kepada masyarakat lebih besar. “Kalau kita cinta Cimahi, cinta terhadap masyarakat Cimahi dan Cimahi ingin maju, dengan mengurangi kepentingan diri kita, semoga Cimahi kedepannya jauh lebih maju dengan berakhlakul Karimah,” tandas Enang. Fungkas Enang. (Hr)