Jepara Jateng-kompas86.id
Pemilu serentak diharapkan menjadi stimulan politik untuk meningkatkan partisipasi serta kecerdasan politik pemilih. Karena itu pemilih harus diberdayakan hingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya agar pemilu dapat semakin berkualitas.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso dalam dialog interaktif Tamansari Menyapa, Sabtu (18/3/2023) di radio R-lisa Fm. Ia menjadi narasumber dialog ini bersama Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno. Dialog dipandu oleh Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Muslichan.
Junarso juga mengungkapkan, pemilu yang berkualitas dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Penegakan hukum yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.
Karena itu perlu sinkronisasi dan penguatan antara semua lembaga. Mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, dan seluruh lembaga terkait. “Penyelenggara pemilu tidak bisa berdiri sendiri dan membutuh dukungan dari lembaga lain guna mengurangi potensi pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan pemilu,” tegas Junarso.
Menurut Junarso, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. “Dalam Pemilu nanti, kelompok ini perlu dijamin aksesibilitasnya dalam memberikan suaranya,” ungkapnya.
Sementara Pratikno mengingatkan kepada pemilih jangan sampai karena fanatisme pada suatu calon, kemudian membabi buta dengan menyebarkan hoaks, hate speech, dan hal serupa yang justru memperburuk citra calon yang kita dukung bahkan diri kita sendiri.
“Kita tidak bisa membungkam adanya berita-berita yang demikian, yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri untuk terhindar dari hoaks,” pinta Pratikno.
Pratikno juga menyampaikan, politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. “Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan, kampanye kontestasi pemilu,” ujar Pratikno.
“Dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Pratikno.
(Rud)
