Giat Workshop yang dihadiri Pj. Walikota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan.
CIMAHI|KOMPAS86.ID, -Guna meningkatkan kualitas dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2024 Pemerintah Kota Cimahi menyelenggarakan Workshop Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) tahun 2023 selama dua hari yakni 8-9 Maret 2023.
Kegiatan yang digelar di Simply Valore Hotel Cimahi dibuka oleh Pj. Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nurgahawan.
Hadir narasumber ahli yakni Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi Windi Pramudyawardani.S.ST,M.Si, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Ane Carolina SSi.,M.Eng, serta Dosen Centre for Economic and Development Studies (CEDS) Universitas Padjajaran Bandung Dr. Bagdja Muljarijadi.
Menurut Dikdik Indikator Makro Daerah merupakan salah satu instrumen yang harus menjadi bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Ia pun menyebut keberhasilan pembangunan Kota diukur melalui Indikator Makro Daerah dimana Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) menjadi bagian penting seperti angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi saat ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. selain itu, jumlah pengangguran pun kian menurun, tahun 2021 menjadi sebesar 13,07% dan pada tahun 2022 menjadi 10,77%,” ungkap Dikdik.
Seperti diketahui bersama, bahwa tahun 2020 kinerja perekonomian Kota Cimahi mengalami kontraksi penurunan hingga -2,26 % yang disertai dengan penurunan daya beli masyaraka, produktivitas lapangan usaha dan bahkan tingkat pengangguran terbuka Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dengan angka sebesar 13,3%.
“Alhamdulillah tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi meningkat kembali mencapai angka 4,19% dan terus tumbuh dimana pada tahun 2022 menjadi 5,92%,” ucap Dikdik.
Kota Cimahi tengah mengalami tekanan perekonomian global yang terjadi akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang diiringi melonjaknya inflasi akibat gangguan terhadap sumber energi dan pangan dunia.
Oleh karenanya berbagai upaya terus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulanginya.
Upaya-upaya tersebut dituangkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui perencanaan pembangunan yang salah satunya menekankan pada upaya pemulihan ekonomi daerah. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026.
Dokumen tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Target-target indikator makro ekonomi harus mampu dirumuskan secara realistis sesuai dengan karakteristik maupun potensi yang ada di Kota Cimahi dengan didukung data-data yang lengkap dan juga komitmen dari stakeholder terkait,” tegas Dikdik.
Oleh karenanya ia meminta seluruh peserta workshop dapat berperan aktif di dalam diskusi panel sehingga dapat mendapat banyak masukan terkait kebijakan ekonomi daerah.
Ia pun berharap melalui workshop diharapkan dapat disusun target indikator makro ekonomi yang meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya untuk komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
“Berbicara ekonomi kota harusnya dapat kita dibangun secara bersama-sama baik oleh stakeholder pemerintahan maupun non pemerintahan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pengaruh ekonomi regional, nasional dan internasional“
Berbagai pertimbangan perlu untuk diperhitungkan, begitupun jumlah industri yang kolaps dan perdagangan / UMKM yang terdampak sehingga perumusan pencapaian indikator relatif lebih progresif khususnya terkait tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi (rasio gini), dan secara akumulasi ekonomi untuk IPM.
“Diharap dari workshop dapat memberi sebuah guidance, gambaran, tahapan demi tahapan yang dapat apa harus kita lakukan sehingga indikator makro kita dapat lebih baik.”
“Saya berharap hasil tersebut dapat dapat meningkatkan kualitas dokumen rancangan RKPD Kota Cimahi tahun 2024, sehingga antara pusat dan daerah memiliki framework yang sama dalam perhitungan dan penyusunan kerangka ekonomi makro,” pungkasnya. ***
