Garut Jabar _kompas86.id
Guna memastikan netralitas pegawai menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tinta Intan Garut menggelar pengarahan, pembinaan, dan pengawasan untuk seluruh karyawan pada Minggu malam (24/11/2024).
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, jajaran direksi, pengawas, serta pegawai dari berbagai divisi.
Direktur Utama Perumda Tinta Intan Garut, Dr. H. Aja Rowikarim, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas pentingnya profesionalitas dan netralitas seluruh pegawai selama tahapan Pilkada.
“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, kita harus memastikan pegawai tidak terlibat dalam politik praktis, tetap netral, dan fokus melayani masyarakat,” ujarnya.
Pengarahan ini juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas lembaga agar tetap bebas dari pengaruh politik tertentu. Dalam sesi pembinaan, pegawai diberikan pemahaman mengenai aturan netralitas aparatur negara serta konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar ketentuan tersebut.
Salah seorang pengawas Perumda Tinta Intan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memantau aktivitas pegawai selama tahapan Pilkada. “Kami mengharapkan seluruh pegawai mematuhi arahan ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga,” katanya.
Acara ini mendapat respons positif dari para pegawai yang menyatakan kesiapan mereka untuk menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik yang dapat mencederai reputasi perusahaan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Perumda Tinta Intan untuk mendukung Pilkada yang damai dan adil di Kabupaten Garut. Harapannya, program ini dapat menjadi teladan bagi lembaga lain dalam menjaga profesionalitas di tengah situasi politik yang dinamis.
Drs. Nia Gania Karyana, M.Si., selaku Dewan Pengawas PDAM, netralitas pegawai menjadi isu strategis yang diutamakan. “Kami memastikan seluruh pegawai tetap netral dalam pemilu untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan organisasi yang profesional,” ujarnya. Selain itu, perusahaan juga menyoroti langkah pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai tetap sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Nia menambahkan, diversifikasi usaha menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada sektor air. “Ini merupakan upaya menciptakan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Bupati Garut selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) turut menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pegawai dan pendapatan perusahaan. Dalam hal ini, PDAM telah memulai penyusunan Rencana Kerja Perusahaan (RKP) 2025, yang meliputi peningkatan fasilitas, pengembangan profesionalisme pegawai, dan strategi pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS).
Meski menghadapi tantangan, seperti kebocoran air dan tunggakan tagihan, PDAM tetap optimis mampu meningkatkan pendapatan dan pelayanan. “Pelayanan kepada konsumen harus menjadi prioritas utama,” tegas Nia.
Menjelang Pilkada dan pergantian pejabat Bupati, PDAM menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik. “Kami berkomitmen mendukung kemajuan masyarakat melalui pelayanan yang terbaik,” tutupnya.
SN
