Cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung di Jawa Timur hingga bulan Maret ini berpotensi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi, baik berupa angin kencang, banjir dan tanah longsor.
Merespon kondisi ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengimbau kepada segenap masyarakat di Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya, utamanya saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Sepekan ini, banyak kejadian banjir, angin kencang dan tanah longsor di berbagai daerah. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, agar terhindar dari bencana yang mengancam,” pesannya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (10/3/2024).
Pj Gubernur Adhy juga memastikan bahwa segenap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jatim dalam kondisi kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi hidrometerologi basah yang terjadi di awal tahun 2024 ini.
Seluruh sistem kesiapsiagaan bencana di Jawa Timur, kata Pj Gubernur Adhy, sudah sangat siap guna mengantisipasi potensi bencana tersebut, baik dalam bentuk peralatan maupun pasukan (personil).
Berdasar rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim penghujan diprediksi terjadi pada Januari-Maret 2024.
“Merespon prediksi BMKG ini, Pemprov Jatim dengan kesiapsiagaan penuh, seluruh elemennya utama BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial wajib _fast respon_ dan lakukan langkah antisipasi di masa-masa seperti ini,” ujarnya.
Bencana hidrometeorologi sendiri, sebut Adhy, sudah terjadi di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Antara lain, kabupaten dan Kota Mojokerto mengalami banjir, tanggul jebol hingga jembatan putus, kemudian genangan, di Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Madiun, Magetan dan Ngawi juga terjadi banjir luapan air sungai usai hujan deras.
Pj Gubernur Adhy pun memastikan bahwa beberapa daerah yang dilanda bencana banjir tersebut telah mendapatkan penanganan.
“Alhamdulillah sesuai update dari teman-teman di lapangan, kondisi saat ini semua telah surut total dan tidak ada korban jiwa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pj Gubernur Adhy menyampaikan, langkah-langkah Pemprov Jatim dalam merespons serta memitigasi potensi bencana tersebut, di antaranya, melalui sistem peringatan dini (Early Warning System) terpadu BPBD yang dikembangkan dan notifikasinya disebarluaskan melalui semua moda komunikasi.
“Ini disebarluaskan melalui semua moda komunikasi, Website, media sosial, SMS Blast, kemudian juga ada integrasi teknologi canggih, seperti radar cuaca milik BMKG dan pemantauan sungai dari BBWS, PU SDA dan Jasa Tirta diintegrasikan pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang dipantau secara 24 jam 7 hari,” terang Adhy.
“Kami juga telah memperkuat tanggul-tanggul yang kritis, meningkatkan kapasitas pompa air dan normalisasi sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sekaligus melancarkan aliran,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga telah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pengembangan Destana (Desa Tangguh Bencana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan melakukan gerakan tanam pohon yang dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah dan para relawan.
“Kita juga adakan pelatihan evakuasi, pemahaman akan peringatan dini, dan pengetahuan tentang tanggap darurat bencana, termasuk kepada kelompok usia dini melalui program SPAB di sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Lalu juga dengan penataan ruang dan pengendalian pembangunan, rehabilitasi hutan, dan pemanfaatan teknologi inovatif seperti drone, sistem informasi geografis (SIG), dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan dan analisis data secara cepat.
“Kita juga mendorong kegiatan penanaman hutan secara rutin dan masif melalui Dinas Kehutanan dan masyarakat, relawan binaan yang tinggal di sekitar wilayah hutan,” tukasnya.
Di sisi lain, Pj Gubernur Adhy mengatakan, implementasi berbagai langkah tersebut memerlukan kolaborasi aktif dengan segenap unsur pentahelix, yang meliputi, pemerintah, masyarakat, sektor swasta atau dunia usaha, akademisi dan kelompok media.
Ia juga menyebut perlunya pemantauan dan evaluasi secara simultan yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.
“Karena bencana itu urusan bersama. Jadi, tidak bisa kalau hanya pemerintah saja yang bergerak. Semua unsur harus bersama-sama turun, melakukan analisis, pemetaan, dan eksekusi,” tuturnya.
Selain itu, Adhy Karyono menjelaskan bahwa melalui Dinas Sosial Pemprov Jatim juga melakukan mitigasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana dengan membentuk 71 Kampung Siaga Bencana (KSB) di Jawa Timur.
Dinsos Jatim juga mempersiapkan penyediaan kebutuhan dasar bagi penyintas, dan bahan baku olahan untuk kegiatan Dapur Umum (DU).
“Dinsos dan BPBD terus melakukan koordinasi guna memberikan layanan pemenuhan kebutuhan permakanan bagi penyintas yang tidak bisa melakukan aktivitasnya akibat kondisi bencana, kemudian juga mendirikan tenda-tenda pengungsian,” jelasnya.
Pj Gubernur Adhy juga menjelaskan bahwa di masa pasca bencana, Pemprov Jatim melalui Dinsos Jatim juga melakukan upaya rehabilitasi sosial.
Pada tahap ini dilakukan upaya perbaikan fisik dan nonfisik serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup terhadap penyintas bencana secara manusiawi.
“Ini dilakukan agar korban bencana tidak mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), kita lakukan dengan kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk memulihkan dari trauma yang berkepanjangan terutama bagi kelompok rentan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy Karyono juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah terlibat mendukung dan memberikan bantuan pada masa darurat terjadinya bencana. Mereka juga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah di saat tengah terjadi bencana dan juga berkontribusi memberikan update informasi kepada pemerintah.
“Kami juga berterima kasih karena kami selalu dibantu oleh teman-teman dari tim Rekasi cepat atau TRC, relawan taruna siaga bencana atau tagana yang selalu siap melaksanakan tugas kebencanaan, teman-teman Jatim Sosial Care (JSC), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH),” pungkasnya.(Yuli)
