Manggarai Barat, NTT- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Hasanudin atau akrab disapa Hasan menilai sistem proporsional tertutup yang diduga akan di terapkan patut di diduga ada niat buruk yang terselubung di dalamnya.
Keinginan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup di tengah masa tahapan pemilu merupakan sikap gegabah, terburu-buru dan tidak bertanggung jawab.
Sebab, Hasan meyakini akan muncul resistensi yang tinggi apabila MK memutuskan pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
Hasan menjelaskan, resistensi bakal tinggi karena merubah sistem pemilu terjadi saat tahapan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Apalagi, penerapan sistem baru butuh waktu agar bisa berjalan efektif.
Selain itu, kata Hasan, saat ini kalangan akademisi, aktivis, dan bahkan partai politik sudah banyak yang menolak penerapan kembali sistem proporsional tertutup. Resistensi kuat diyakini bakal datang dari delapan parpol parlemen yang sudah menyatakan menolak sistem tersebut.
Persiapan pemilu ini tidak bisa gegabah.Tahapan proses pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah di mulai.
“Menurut saya akan menjadi janggal kalau tiba-tiba aturan main di ganti di tengah jalan. Saya berharap agar pemilu 2024 diselesaikan dulu. Baru kita bicarakan sistem pemilu,”ujar Hasan.
Sistem proporsional tertutup menurut Hasan sejak lama di protes dan di sanggah dengan istilah”beli kucing dalam karung,, menurut Hasan sangat mungkin jika di terapkan sistem proporsional tertutup berlaku praktek pasar gelap politik yang membuka peluang terjadinya penyelundupan figur yang buruk.
“Saya berpandangan meski tidak ada jaminan keterpilihan figur paling ideal dalam sistem proporsional terbuka, tapi setidaknya hal itu di pilih langsung oleh rakyat. Figur-figurnya akan terlihat,” tegasnya.
Tugas partai menyajikan kader-kader terbaik untuk di pilih masyarakat.
Saya berpendapat bahwa argumen dengan sistem proporsional tertutup akan lahir kader partai yang loyal dan lebih baik adalah pemikiran keliru. menurut saya sistem tata kelola partai yang baik tentu menciptakan kader loyal yang baik.
“Sistem pemilu yang baik bakal menghasilkan pemimpin yang baik.Dalam sistem terbuka, kedaulatan rakyat sebagaimana amanah Undang-Undang jelas terpenuhi secara utuh, tanpa menyampingkan otoritas dan fungsi partai politik,” ungkap Ketua DPD KNPI Mabar itu. (*Red*)