Proses penempatan pejabat bupati menjadi pembahasan penting yang melibatkan beberapa tahapan administrasi dan teknis.ujar Drs.H.Nurdin Yana ,MH pelantikan pejabat bupati tidak bisa dilakukan sembarangan. Tahap pertama adalah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, yang kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Lebih lanjut, proses ini membutuhkan kelengkapan kriteria yang telah ditentukan. Narasumber menyebutkan bahwa setiap calon pejabat bupati harus melalui tahapan evaluasi kualifikasi. “Kita lakukan penempatan orang berdasarkan kualifikasi yang telah disepakati sebelumnya,” ujar H.Nurdin Yana Hal ini menunjukkan pentingnya seleksi yang transparan dan sesuai prosedur.
Tahapan administrasi lainnya mencakup pengajuan usulan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan persetujuan berupa pertek (pertimbangan teknis). Setelah pertek diterbitkan, barulah izin dari Kementerian Dalam Negeri dapat diproses. Proses ini menegaskan bahwa pengangkatan pejabat harus melalui jalur birokrasi yang ketat dan terstruktur.
H .Nurdin Yana juga mengungkapkan bahwa proses ini terkadang terhambat oleh waktu. “Masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, dan kita berharap semuanya selesai tepat waktu,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kendala seperti batas waktu dan penyesuaian dengan regulasi terkini sering menjadi tantangan dalam menyelesaikan proses ini.
Proses ini tidak hanya mencakup pengangkatan tetapi juga memastikan bahwa setiap pejabat yang diusulkan memenuhi kualifikasi dan kebutuhan daerah. Juga mengisyaratkan kemungkinan pelaksanaan penempatan pejabat baru pada tahun depan, tergantung pada kelancaran proses administrasi dan persetujuan dari pihak terkait.ujar Nurdin Yana
Pada akhirnya, pelantikan pejabat bupati bukan hanya soal prosedur, tetapi juga memastikan bahwa individu yang terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah terus berupaya menyesuaikan sistem agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.ujarnya
