Kompas86.id, – SIGLI – Puluhan warga mengadu ke Pansus DPRK Pidie, Rabu (15/2/2023), terkait perekrutan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan KIP Pidie.
Perekrutan panitia adhock tersebut dicurigai kecurangan, sehingga warga melaporkan ke Pansus DPRK Pidie.
“Puluhan warga mengadu ke Pansus DPRK Pidie, terkait perekrutan PPK dan PPS dinilai curang. Pengaduan warga itu dituangkan dalam formulir yang telah disiapkan Pansus,” kata Wakil Ketua Pansus DPRK Pidie, Tgk Muhammad Nur SHi, kepada media ini, Rabu (15/2/2023).
Ia menyebutkan, pengaduan yang disampaikan warga antara lain terhadap calon PPK dan PPS yang memperoleh nilai tinggi tidak lulus.
Lalu, adanya PPK dan PPS yang doble job sebagai pendamping desa dan perangkat gampong serta anggota PPS masih suami isteri.
Menurutnya, keluhan warga terhadap seleksi PPK dan PPS diduga tidak transparan dan berselemak masalah akan ditampung Pansus DPRK Pidie.
Di mana nantinya, Pansus DPRK Pidie akan mengumpulkan bukti-bukti terhadap pengaduan warga, terkait perekrutan calon PPK dan PPS.
“Jika data-data yang kita kumpulkan terbukti melanggar kode etik dalam perekrutan PPK dan PPS, maka kita akan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) melalui Panwaslih Pidie. Atau personal sendiri yang melaporkan ke DKPP,” pungkasnya.
Anggota Pansus DPRK Pidie, Nasrulsyam SH, kepada media ini, Rabu (15/2/2023) menjelaskan, dewan telah membuka ruang akibat terjadi kegaduhan terkait perekrutan PPK dan PPS.
Dewan sebagai saluran berkewajiban menampung aspirasi mesyarakat.
Sebab, kata Ketua PAN Pidie, pengakuan warga masalah yang sama telah dilaporkan ke Panwaslih Pidie, tapi pengakuan warga belum ditindaklanjuti oleh Panwslih.
“Makanya, mereka melaporkan kepada dewan, dan kita membuka ruang, guna menampung aspirasi mereka,” kata Nasrulsyam didampingi anggota Pansus DPRK lainnya, Teuku Saifullah TS SE. (amin)
