Bitung(Sulut)Kompas86.id
Perumda Pasar Bitung dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia – APPSI Bitung terus berkoordinasi dalam upaya menemukan dan menghadirkan solusi persoalan pasar rakyat dikota Bitung.
Hal itu tercermin dari (Kongkow2) atau ngopi bareng pengurus DPD APPSI bersama Direktur Utama Perumda Pasar Royke Tangkudung, di sekretariat DPD APPSI Bitung, Winenet II, Aertembaga Bitung ( 24/08).
Hadir dalam diskusi santai tersebut Direktur Eksekutif H. Harsono Muhammad S.Sos, Wakil IV Bidang Jaringan kelembagaan Nurdin Bandu, Sekretaris Vanny. K, Ketua Komisariat Winenet Tamrin Bandu, Ketua dan Sekretaris Komisariat pasar cita Djufry Marhaba dan Mirawan Tadjudin.
Dalam diskusi sambil ngopi, banyak materi persoalan pasar yang dibicarakan, mulai dari persoalan pendataan pedagang, pedapatan BUMD, Pengawasan kinerja, kebijakan infrastruktur, dan persoalan digitalisasi dalam mendukung kebijakan kota Digital.
Secara tegas Direktur eksekutif APPSI Bitung Haji Harsono Muhammad S.Sos menyampaikan, bahwa organisasi pedagang adalah fasilitator saja fungsinya dalam memperjuangkan kepentingan pedagang. Karena itu APPSI Bitung selalu mengritik dengan data dan fakta, agar ada perubahan signifikan bagi masa depan pedagang dan pasar rakyat.
” Sebagai organisasi pedagang APPSI selalu membantu pemerintah mencari solusi. Dan hal itu sudah ditunjukan dengan fakta persoalan aset serta revisi penagihan bagi kepentingan pedagang. Bahkan dukungan APPSI disemua lini, termasuk proses hukum masalah aset dipengadilan. Kami sebagai pedagang, berharap direksi yang baru tetap menjaga komitmen Walikota Ir. Maurits Mantiri MM, untuk memperbaiki pasar, dan jangan justru merusak nama walikota. ” Pungkas Harsono.
Pada kesempatan itu, Harsono juga berharap, agar tiga tugas utama keberadaan Perumda dikota Bitung diwujudnyatakan oleh Direksi, sesuai janji Pak Walikota kepada Organisasi.
” Pak Dirut sekedar info saja, sebelum Perumda Jalan Kami bertemu pak walikota diruang kerjanya. Dan APPSI disampaikan tugas dan cita-cita Walikota tentang Perumda. Pertama, Walikota minga jangan ada aksi dan gejolak didalam pasar, apalagi sampai demonstrasi, karena pemerintah akan berjuang agar perubahan lebih baik terjadi. Kedua, uang pedagang akan kembali untuk pedagang dalam berbagai kebijakan perbaikan infrastruktur pasar. Kalau dulu didinas atau SKPD kadang uang pedagang digunakan bukan untuk pedagang, misalnya perjalanan dinas dan lainnya. Tetapi sekarang diPerumda tidak demikian. Ketiga yang paling prinsip, Walikota meminta agar APPSI mengawasi jangan sampai terjadi korupsi”, Pungkas Harsono Muhammad yang dibalas anggukan kepala oleh Dirut Perumda.
Sementara ketua komisariat APPSI Winenet Tamrin Bandu menambahkan, selama ini APPSI selalu difitnah oleh pihak2 yang terganggu kenyamanannya. Upaya APPSI untuk memberantas kebocoran didalam Perumda, selalu diresponi negatif lingkaran Internal Perusahaan. Padahal tujuan APPSI baik, agar perusahaan berdiri dan bermanfaat, sehingga cita-cita Walikota pada perubahan pasar tercapai.
” Contoh, ada yang menyebut pengurus APPSI punya kios dan lapak 7 sampai 8. padahal diperumda pasar ada data berapa masing2 kios per pedagang. Kami yakin itu fitnah,. Bahkan kami dituduh tidak berbayar, padahal justru yang menuduh bahkan tidak punya dokumen pasar, jelas tidak berbayar, coba bapak cek datanya ada Diperumda. Jangan2 ada yang manipulasi datanya”,, Tegas Disampaikan Tamrin.
Bahkan Tamrin mencontohkan fitnah dan isu tagihan keamanan katanya oleh APPSI yang dilakukan internal Perusahaan. Padahal, kenyataannya itu fitnah. Sudah dijelaskan pimpinan organisasi, kepada Walikota. Justru menurut Tamrin Bandu, Perumda harus berterimakasih, karena akibat partisipasi segelintir pedagang, membiayai 11 penjaga barang diwaktu malam, maka seluruh pasar yang dihuni 600an pedagang lebih, ikut dijaga diwaktu malam..
” Ini kan pasar telanjang. Kriminalitasnya tinggi. Sudah pernah coba pakai tenaga keamanan tetapi masih saja terjadi pencurian. Apalagi perumda tidak punya tenaga penjaga. Dan partisipasi ini sudah berlangsung sejak tahun 90an, jauh sebelum Perumda berdiri bahkan sebelum Walikota Maurits Mantiri”, Jelas Tamrin.
Tamrin menambahkan, pengurus APPSI taat penagihan dalam upaya melaksanakan perintah Perumda lewat SK Walikota tentang Penagihan Pasar. Karena berharap ada perubahan infrastruktur dalam pasar. Kebijakan pengurangan adalah keputusan rapat bersama dengan KPM dan dewan Pengawas diRuang Kaca Kantor Walikota. Bahkan, lanjutnya, Pak Walikota menjanjikan revisi penagihan atas kebijakan tersebut.
Pada kesempatan diskusi yang diselingi dengan tawa lepas Dirut Perumda dan Pengurus APPSI, disampaikan berbagai ide2 organisasi dalam memperbaiki pasar. Terutama dalam melakukan penataan dan perubahan wajah perdagangan kota Bitung.
Direktur Utama Perumda Royke Tangkudung mengaku berterimakasih dengan koordinasi dan ide serta konsep2 perbaikan dari Organisasi. Dia juga mengaku membutuhkan masukan dari organisasi, yang nota bene adalah pedagang itu sendiri.
” koordinasi seperti ini sangat baik dan penting. Tujuan kita sama, yaitu memperbaiki pasar menjadi lebih baik. Apalagi seluruh pengurus APPSI adalah pedagang itu sendiri. Mari jo torang sama2 wujudkan komitmen Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri MM”, yang berniat memperbaiki pasar rakyat”.. Tutup Tangkudung.
(AK)