Mojokerto, Kompas86.id – Acara perpisahan siswa SMPN 2 Pungging, Mojokerto, yang digelar pada 13 Juni 2024 menuai kritik dari salah satu wali murid. Biaya sebesar Rp 1,2 juta per siswa, yang terdiri dari Rp 900 ribu untuk tur ke Bali dan Rp 300 ribu untuk acara wisuda, dinilai tidak sebanding dengan kualitas acara yang diselenggarakan.
Menurut seorang wali murid, acara wisuda berlangsung dengan sederhana, tanpa fasilitas atau kegiatan yang mencerminkan biaya yang telah dibebankan. “Acara wisuda tampak sederhana, tidak terlihat adanya fasilitas atau kegiatan yang sesuai dengan biaya yang dibebankan,” ujarnya.
Dari total 248 siswa yang mengikuti acara tersebut, dana yang terkumpul untuk wisuda mencapai lebih dari Rp 74 juta. Wali murid mempertanyakan ke mana alokasi dana tersebut, mengingat acara wisuda yang dihadiri terasa jauh dari ekspektasi.
“Kami merasa jumlah Rp 300 ribu per siswa terlalu besar untuk acara seperti ini. Jika dihitung, dana yang terkumpul cukup signifikan. Kami hanya meminta penjelasan yang masuk akal,” tegasnya.
Wali murid mengajukan permintaan kepada pihak sekolah untuk memberikan rincian penggunaan dana tersebut pada Senin (18/11/2024). Namun, hingga berita ini diterbitkan, baik pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto belum memberikan tanggapan yang memuaskan.
Salah satu staf Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang ditemui media mengatakan akan menyampaikan keluhan ini kepada pimpinan. Namun, belum ada langkah konkret yang diambil untuk menanggapi persoalan ini.
Kekecewaan pun dirasakan oleh wali murid, yang merasa hak mereka sebagai pihak yang membayar biaya acara tidak dihormati. Ia menilai transparansi penggunaan dana publik, khususnya yang melibatkan orang tua siswa, harus dijaga.
“Kami hanya ingin keadilan. Jika ada sisa dana, itu harus dijelaskan penggunaannya. Kami tidak ingin hal seperti ini terus terjadi,” tambahnya.
Wali murid berharap pihak sekolah segera memberikan klarifikasi yang jelas dan rinci mengenai penggunaan dana perpisahan tersebut agar semua pihak merasa adil dan tidak dirugikan. Hingga saat ini, wali murid masih menunggu jawaban resmi dari pihak sekolah. (Tim)
