JAKARTA, Kompas86.id- Pemerintah akan membatasi kendaraan yang bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Pembatasan ini mempertimbangkan subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran dan tak bocor seperti yang terjadi selama ini.
Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pembatasan pembelian BBM subsidi masih menjadi kebijakan ambigu oleh Pemerintah.
Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, beberapa kasus di lapangan menunjukkan kelompok menengah atas yang mengambil BBM subsidi atau Pertalite.
“Diisatu sisi tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya akan terjadi kenaikan harga bagi konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis pertalite dan solar. Sebab harus migrasi ke BBM non subsidi,” ungkap Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno dalam keterangan di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Agus lebih lanjut mengatakan, kebijakan pembatasan pembelian Pertalite juga akan memukul daya beli konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis pertalite dan solar, jika harus bermigrasi ke BBM Non Subsidi.
“Sebab mereka harus mengalokasikan biaya lebih banyak,” Agus menambahkan.
Meskipun demikian, mekanisme pembatasan pembelian ini layak ditunggu. Menurutnya, hal itu karena model pembatasan yang selama ini telah dikembangkan terbukti tidak efektif dalam mengendalikan penjualan BBM subsidi.
“Alih alih membatasi penjualan BBM subsidi, untuk yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar, akan lebih rasional jika kebijakan yang digunakan untuk pengendalian konsumsi BBM dalam bentuk subsidi tertutup,” imbuhnya.
“Yaitu subsidi pada orangnya, bukan subsidi barang. Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran,” pungkas Agus.
Beli BBM Subsidi Dibatasi per 17 Agustus 2024, Ini Respons Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi. Adapun rencana kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pembelian BBM akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.
Erick Thohir mengatakan, sejak awal tahun ini pemerintah telah berkorban untuk tidak menaikan harga BBM. Namun, pemerintah kini dihadapi situasi runyam yang membuat ongkos subsidi bahan Bakar semakin berat.
“Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM di bulan Januari tidak naik, Maret-April tidak naik, karena kan daya beli masyarakat lagi tertekan,” ujar Erick Thohir kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (11/7/2024).
“Tetapi kalau kita lihat dari pelemahan rupiah dengan juga harga minyak yang naik, sebenarnya kan subsidinya makin besar,” dia menambahkan.
Namun begitu, ia tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
“Enggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang saya rasa dari tahun ke tahun sudah ada diskusinya. Saya kan sebagai Menteri BUMN tinggal menunggu kebijakan saja. Karena kalau kami di BUMN itu kan menteri yang mengenai korporasi, bukan kebijakan,” ungkapnya.
Kurangi Impor BBM
Kendati begitu, Erick berprinsip bahwa impor BBM memang harus dikurangi ke depan, dimana swasembada energi jadi sebuah kewajiban. Sehingga kabinet pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tak lagi terbebani oleh subsidi BBM.
“Salah satunya pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik. Tetapi di situ tidak cukup, makanya didorong juga penggunaan ke depan bioetanol,” imbuh dia.
“Saya yakin ini tidak hanya pemerintah saat ini, pemerintah ke depan juga menginginkan swasembada energi yang sehat. Ini yang kita rasa penggunaan alternatif dari bioetanol menjadi hal-hal yang saya rasa positif ke depan,” tutur Erick Thohir. (Red)
