KBB|KOMPAS86.ID,-Mewakili pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepala Kesbangpol Apung Hadiat Purwoko sampaikan “selamat milangkala P4KBB yang ke 2” disampaikannya bahwa pemahaman ulang tahun adalah evaluasi. Dan menurutnya, hal itu berlaku juga untuk kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang kini berulang tahun ke 16, untuk lebih mengevaluasi kembali atas refleksi kerja kepemerintahan.
P4 KBB memiliki bibit, bobot yang hebat, terlebih kehadiran Djamu Kertabudi sebagai Dewas P4 KBB yang akan memacu lebih memperhatikan kondisi pemerintahan KBB sebagai mitra kedepan, ujar Apung.
Kecintaan P4 KBB terhadap pemerintahan KBB memiliki gaya tersendiri. Ibarat satu keluarga ada beberapa anak yang cara penyampaian aspirasinya berbeda-beda, ada yang bisa merayu kedua orang tua, ada juga dengan cara berteriak, melempar benda dirumah dan merusak tetangga. Guyon Apung dihadapan tamu undangan.
Maka dari banyak karakter tersebut, pemerintah KBB harus bisa arif dan bijak. Dan perlu diingat! pemerintah itu digerakan dengan tiga kompone kekuatan, yakni; Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dimana legistatif memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat juga menentukan arah dan kebijakan pembangunan dan mengawalnya. Sementara kinerja eksekutif dipimpin oleh bupati dengan SKPDnya, terang Apung.
“Jadi ada peranan dewan supaya pemerintah sejalan dengan ‘Ruh atau Niat’ KBB yang kini sudah lepas dari induk Kabupaten Bandung. Tidak dipungkiri keberadaan P4 KBB memotret juga mengawasi kinerja aparatur pemerintah KBB yang seolah-olah pemda Kabupaten Bandung Barat keluar dari On the Track atau Ruh yang diamanatkan pendiri terdahulunya di P4 KBB.” Tandas Apung. Sabtu (8/7/20).
Dibalik itu pihak eksekutif juga merasakan arah kebijakan bersama tersebut, sambung Apung.
“Fungsi Yudikatif yang didalamnya ada P4KBB jelas memotret nyata kinerja aparatur pemerintah KBB. Oleh karena itu 3 (tiga) komponen yang telah dusebutkan diatas harus bersinergi dan menginplementasikan apa yang dinginkan masyarakat Bandung Barat” ujarnya.
Maka dalam menggerakan kerja pemerintahan ada 5 langkah yang perlu dilakukan, yakni; pertama lakukan Komunikasi, Kedua Silahturahmi, Ketiga Komitnen, Keempat Konsisten, dan Kelima, Iklas.
Yakini permasalahan tidak akan selesai dengan seorang supermen tapi selesai dengan cara supertim baik oleh pemerintah dan masyarakat KBB, lugas Apung.
Jadi mari kita bangun kemistris bersama masyarakat KBB agar memiliki rumah bersama. Sehingga keberadaan kapling kapling yang banyak bisa isi seiringan. Perintah teuntu akan trasparansibdan terbuka bersama sama, dengan management terbuka. Dan bilamana pihak Legislatif dan Eksekutif merasa ketakutan dengan management terbuka, tentu ada yang disembunyikan didalmnya.
Apung Hadiat berharap keberadaan P4 KBB tetap tajam mengkritisi dengan koridor ketimuran, agar roda kepemerintahan KBB on the track dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara Djamu Kertabudi (Dewas P4KBB) menyarankan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, tentu harusbada kemauan untuk sering berkomunikasi dengan ahlinya. Jadi silakan LSM maupun ormas temui para Legislatif dan Eksekutif dengan cara santun.
“Sudah waktunya KBB milik kita bersama. Kendati saya tidak diakui di KBB, namun alhamdulilah diakui dipemerintahan Kabupaten Bandung dan kota Cimahi. Tutye Djamu Kertabudi.
Djamu juga mengingatkan kewajiban DPRD adalah menampung aspirasi rakyat untujdilakukanbdan di implementasikan. Dan tidak menutup kemungkinan usulan P4 KBB sebagai unsur publik bisa masuk mengusulkan pejabat kepala daerah sementara melalui DPRD yang bisa direkomendasikan. Tutup Djamu. (Aw)
