Jepara Jateng-Kompas86.ID
Pencalonan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai calon gubernur oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah memicu perdebatan dan menjadi sorotan para pengamat politik. Banyak yang menilai bahwa pencalonan tersebut merupakan langkah strategis yang cukup berisiko bagi PDI-P, mengingat status dan pengalaman Andika sebagai seorang Jenderal bintang empat.
Sebagai mantan Panglima TNI, Andika Perkasa memegang posisi tertinggi dalam hierarki militer Indonesia, di mana ia bertanggung jawab atas seluruh operasi dan kebijakan militer nasional. Namun, langkah PDI-P untuk mencalonkannya sebagai gubernur, posisi yang secara hierarki berada di bawah panglima TNI, dianggap beberapa pihak sebagai “penurunan kasta.” Pengamat politik menilai bahwa posisi gubernur tidak sebanding dengan jabatan sebelumnya yang memimpin seluruh Tentara Nasional Indonesia.
“Menjadi gubernur tentu berbeda dengan memimpin seluruh TNI. Dalam konteks kepemimpinan dan hierarki, ini bisa dipandang sebagai penurunan kasta bagi seorang Jenderal bintang empat,” ujar salah satu pengamat politik. “Bagi PDI-P, ini bisa menjadi pertaruhan besar. Jika Andika terpilih dan berhasil membawa perubahan positif, ini bisa menjadi kemenangan besar. Namun, jika sebaliknya, ini bisa memberikan citra negatif bagi partai dan Andika sendiri.”
Sebagian pengamat lainnya melihat langkah ini sebagai strategi PDI-P untuk memperkuat basis elektoralnya di daerah, terutama dengan menggandeng figur yang memiliki rekam jejak baik di dunia militer. Namun, mereka juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Andika dalam beradaptasi dengan politik lokal yang sangat berbeda dengan disiplin militer.
Di sisi lain, pengamat politik dan tokoh masyarakat dari Jepara memberikan perspektif berbeda. Mereka menilai bahwa Bapak Ahmad Luthfi, yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah selama empat tahun, memiliki keunggulan dibandingkan Jenderal Andika Perkasa. Pengalaman Ahmad Luthfi sebagai Kapolda Jateng dianggap memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik masyarakat Jawa Tengah. Dengan latar belakang kepolisian yang kuat dan pengalamannya yang panjang di wilayah tersebut, Luthfi dinilai memiliki kedekatan dan pengetahuan yang lebih baik mengenai dinamika lokal, sehingga lebih siap memimpin Jawa Tengah.
Kontroversi mengenai pencalonan ini menunjukkan betapa dinamisnya persaingan politik di Indonesia, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh dengan latar belakang militer dan kepolisian. Pemilihan umum yang akan datang ini akan menjadi ujian bagi PDI-P dalam menentukan strategi dan pendekatan yang tepat untuk memenangkan hati rakyat Jawa Tengah. Apakah langkah ini akan membawa kemenangan atau justru menjadi batu sandungan bagi PDI-P.
PDI-P sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan pencalonan Andika Perkasa sebagai gubernur. Namun, langkah ini telah menimbulkan berbagai spekulasi tentang strategi dan kalkulasi politik partai dalam menghadapi pemilihan yang akan datang. Apakah pencalonan ini akan menjadi langkah tepat atau justru menjadi blunder besar bagi PDI-P dan Jenderal Andika, hanya waktu yang bisa menjawab.
(Rud)
