Lampung Utara,Kompas86,id Dalam Aksi Unjuk Rasa, pada Hari senin, 10 Juli 2023, di Titik Aksi Kantor Capil LU, Diknas LU, Pemda LU dan DPRD LU. Terkait Menyikapi adanya dugaan kecurangan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023.
Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi, Afirmasi, Prestasi (Akademik/Non Akademik) dan Perpindahan Kerja Orang. Kami Tengarai Banyak terjadi Kecurangan yg di lakukan Oleh Oknum Orang tua Calon Peserta didik baru dan Pihak-pihak Terkait, dengan Modus yang beragam.
Hasil Penyelidikan Kami dengan berlakunya Sistem Zonasi, menjadikan Orang tua calon peserta didik baru, memindahkan tempat tinggal anaknya. Dengan modus calon siswa-siswi baru itu dititipkan ke kartu keluarga Orang- orang yang memiliki rumah berdekatan dengan sekolah, dan hal itu menjadi sesuatu yang lazim kita temui terjadi saat ini.
Begitu Juga Jalur Afirmasi, Terkesan Sudah ada pengkondisian siapa saja yang akan lulus dari Jalur ini, Walaupun secara Administrasi memenuhi persyaratan, tetapi penentuan siapa peserta didik yang akan di terima atau yang Lulus dari jalur ini, seperti Malam gelap tanpa Cahaya (Sangat Gelap gulita), sehingga hampir mustahil orang tua calon peserta didik baru/masyarakat mengetahui mekanisme dan proses dalam seleksinya sangat tertutup.
Dugaan kecurangan PPDB itupun terendus melalui jalur prestasi, baik prestasi akademik atau non akademik, PPDB melalui jalur prestasi akademik dalam penelusuran kami, kami menemukan ada dugaan kecurangan, melalui sistem jual beli nilai atau manipulasi nilai siswa. Sedangkan jalur prestasi non akademik kami temukan peserta didik baru yang di terima di beberapa sekolah favorit, baik SMP & SMA yang menggunakan Sertifikat atau Piagam penghargaan Aspal Asli tapi Palsu.
Bahkan dalam jalur perpindahan kerja Orang tua ada kasus calon peserta didik yang memalsukan keterangan perpindahan kerja Orang Tuanya.
Dari banyaknya temuan kami di lapangan, wajar kalau terjadi kegaduhan di masyarakat Terkait PPDB SMP dan SMA tahun 2023. Hal Itu terjadi di karenakan adanya hak calon peserta didik baru yang mestinya bisa masuk sekolah favorit atau yang di inginkan, tetapi karena adanya manuver dari Orang tua peserta didik dan Oknum Sekolah / Capil serta Pihak – Pihak lain, sehingga Hak peserta didik baru yang mestinya bisa masuk baik Melalui jalur zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Perpindahan Orang Tua harus kecewa karena haknya dirampas dengan Cara-cara memalukan seperti yang kami temukan di lapangan. Fenomena dugaan Kecurangan PPDB SMP dan SMA yang terjadi beberapa tahun terakhir di Lampung Utara ini, kami rasa sangat mencederai rasa Keadilan.
Berdasarkan Hal tersebut yang kami uraikan diatas maka kami Masyarakat Lampung Utara Peduli Pendidikan (MLUPP) Yang terdiri dari Organisasi – Organisasi Yang Konsen terhadap isu-isu Sosial, pendidikan korupsi, Kesehatan dll, Yaitu GMBI, LI Bapan, PGK, TRC BPAN LAI, LP-KPK, GEMPUR, LMPP, Meminta :
- Meminta Pihak APH Menyelidiki Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen baik berupa Dokumen nilai, Sertifikat atau Piagam, Surat-surat Kependudukan dan Atau Surat – Surat lain yang di pakai dalam Proses Pendaftaran PPDB SMP dan SMA Tahun 2023.
- Meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Mengevaluasi Kinerja Kepala Sekolah yang telah melaksanakan PPDB, Terkait dengan dugaan kecurangan yang kami temuan di lapangan pada proses seleksi PPDB tahun 2023.
- Meminta Bupati Lampung Utara membuat perbup tentang kependudukan agar perpindahan penduduk dalam usia Sekolah (12-18 tahun) bisa di atur lebih khusus, sehingga kantor Catatan sipil & kependudukan bisa lebih selektif dan Berhati-hati dalam mengeluarkan atau membuat KK baru (perpindahan domisili anak Usia Sekolah). Dengan Harapan bila itu di laksanakan, akan bisa meminimalisir kecurangan pada PPDB khusunya melalui jalur Zonasi.
- Meminta Pemda Provinsi dan Kabupaten Melakukan kajian dan Evaluasi Terkait sistem PPDB yang di terapkan sekarang. Apakah sistem ini pilihan terbaik atau alternatif lain yg bisa di laksanakan kedepan untuk meminimalisir kecurangan dan menggunakan azas keadilan bagi seluruh calon peserta didik baru.dan kami mengusulkan PPDB di kabupaten Lampung Utara di lakukan dengan test tertulis/cat agar anggota peserta didik baru bisa bersaing dengan baik
- Meminta DPRD kabupaten Lampung Utara dan DPRD propinsi Lampung.untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap plaksaan PPDB SMP dan SMA tahun 2023 di lampung Utara.dan juga kami berharap DPRD kabupaten Lampung Utara dan DPRD propinsi Lampung mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan kecurangan PPDB SMP dan SMA tahun 2023.yang di laksanakan di kabupaten Lampung Utara,baik yang berhubungan atministrasi etik maupun pidana,(bila di temukan) dalam pengawasan yang di lakukan DPRD kabupaten Lampung Utara dan DPRD propinsi Lampung. (TEAM TRC BPAN LAI)
